SOP Penentuan Cabang Berdasarkan Alamat KTP/Domisili dan Inkubasi Cabang Baru

Disusun oleh Dimas Prasetyo Muharam, Ketua Departemen Riset dan Teknologi DPP Pertuni

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini diterbitkan oleh Departemen Riset dan Teknologi bersama Departemen Pembinaan Organisasi DPP Pertuni sebagai pedoman baku bagi seluruh pengurus di tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD).

Tujuan utama SOP ini adalah mengakhiri kebingungan cabang dalam memproses calon anggota yang alamat KTP-nya berbeda dengan domisili, memberikan kepastian hukum bagi pendaftar di kabupaten/kota yang belum memiliki kepengurusan cabang, serta menghubungkan basis data pendaftaran digital dengan strategi percepatan pembentukan cabang baru Pertuni di seluruh Indonesia.

1. Landasan Hukum Organisasi (AD/ART Munas X 2024)

Prosedur ini berlandaskan pada ketetapan resmi Munas X Pertuni Tahun 2024:

Anggaran Dasar (AD) Pasal 11 (Perluasan Jaringan Organisasi):
Dewan Pengurus Daerah (DPD) berwenang membentuk Pertuni Cabang melalui Surat Keputusan Ketua Daerah.
Anggaran Rumah Tangga (ART) Bab X Pasal 52 Ayat (2) & (3) (Pembentukan Cabang):
- (Ayat 2) Pertuni Cabang dapat dibentuk apabila di Kabupaten/Kota yang bersangkutan terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tunanetra.
- (Ayat 3) Setelah pembentukan, DPD menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Penjabat Ketua Cabang dengan masa tugas 3 tahun (dapat diperpanjang paling lama 2 tahun).
ART Bab X Pasal 52 Ayat (7) & (8) juncto AD Bab VIII Pasal 37 Ayat (3) (Cabang Definitif):
- Pertuni Cabang menjadi definitif melalui penyelenggaraan Musyawarah Cabang (Muscab).
- Muscab Pertama wajib dilaksanakan apabila di kabupaten/kota tersebut telah terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa tunanetra.
ART Bab IV Pasal 10 & Pasal 14 (Keanggotaan dan Penomoran KTAP):
Nomor Induk Anggota (NIA) Pertuni bersifat nasional, baku, dan seumur hidup dengan format Kode_DPD.Kode_DPC.Nomor_Urut.Jenis (contoh: 02.03.0001.AB). Oleh karena itu, setiap anggota wajib terafiliasi dengan salah satu cabang resmi.

2. Prinsip Penentuan Cabang pada Pendaftaran Mandiri Digital

Pada sistem baru KTAP Digital Next Generation (NG) di https://kta.pertuni.or.id/register, alur pendaftaran telah dimodifikasi agar calon anggota mengisi alamat lengkap KTP dan domisili terlebih dahulu. Sistem kemudian secara otomatis mendeteksi kode wilayah resmi Kemendagri dan memberikan rekomendasi cerdas:

[Isi Alamat KTP & Domisili]
          │
          ▼
   Deteksi Wilayah
          │
  ┌───────┴───────────────────────────────┐
  ▼                                       ▼
Ada DPC di Kabupaten Domisili/KTP       Belum Ada DPC di Kabupaten Tersebut
  │                                       │
  ├─ KTP & Domisili Sama:                 └─ Afiliasi ke DPC Terdekat
  │  Otomatis Terkunci ke DPC Setempat       dalam 1 Provinsi (Cabang Pengampu)
  │
  └─ KTP & Domisili Berbeda Kota:
     Calon Anggota Memilih:
     🔘 DPC Domisili (Sangat Disarankan)
     🔘 DPC KTP (Kampung Halaman)

Aturan Baku bagi Administrator Cabang:

Jika Alamat KTP dan Domisili Berada di Kabupaten yang Sama:
Sistem mengunci pendaftaran ke DPC kabupaten/kota tersebut. Admin Cabang wajib memproses verifikasi dan tidak diperkenankan melempar berkas ke cabang lain.
Jika Alamat Domisili Berbeda dengan Alamat KTP:
Pendaftar diberikan hak memilih antara DPC Domisili atau DPC KTP:
- Pilihan DPC Domisili (Sangat Direkomendasikan): Memudahkan anggota menghadiri pertemuan rutin cabang, menikmati advokasi sosial di pemda setempat, dan mendapatkan bantuan darurat. Admin DPC Domisili DILARANG MENOLAK pendaftar dengan alasan KTP berasal dari luar daerah.
- Pilihan DPC KTP: Sah dipilih bagi mahasiswa perantau, pekerja kontrak jangka pendek, atau perantau yang berencana segera kembali ke kampung halaman. Admin DPC asal KTP wajib menerima pendaftar ini.

3. Tata Kelola Pendaftar di Wilayah Belum Terbentuk DPC

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, saat ini Pertuni telah memiliki cabang aktif di sekitar 293 wilayah. Bagi ~221 kabupaten/kota yang belum memiliki DPC definitif, berlaku tata cara berikut:

A. Penunjukan DPC Pengampu Terdekat

Calon anggota yang tinggal di kabupaten tanpa DPC akan diarahkan oleh sistem untuk memilih salah satu DPC Terdekat di provinsi yang sama.
DPC yang dipilih berfungsi sebagai Cabang Pengampu / Pembina Sementara.
Admin DPC Pengampu wajib menerima, memverifikasi disabilitas, dan menerbitkan NIA bagi pendaftar tersebut. Anggota tersebut sah berstatus anggota Pertuni dengan hak dan kewajiban penuh.

B. Peran DPD sebagai Pengawas Wilayah Kosong

Administrator DPD (Provinsi) bertugas memantau persebaran anggota di wilayah-wilayah kabupaten yang belum memiliki cabang melalui data sebaran Kemendagri pada menu laporan DPD.
DPD memastikan cabang-cabang pengampu memberikan pelayanan hak organisasi yang adil bagi anggota binaan lintas kabupaten tersebut.

4. Alur Inkubasi dan Prosedur Pembentukan Cabang Baru

Keberadaan anggota yang berafiliasi di cabang pengampu bukanlah status permanen, melainkan fondasi inkubasi untuk melahirkan DPC baru di kabupaten/kota tersebut.

Berikut tahapan eskalasi pembentukan cabang baru sesuai amanat ART Pasal 52:

Tahap 1: Pembentukan Cabang Persiapan (Ambang 3 Orang)

Pemicu: Ketika di suatu kabupaten/kota non-cabang telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota tunanetra.
Musyawarah Inisiator: Ketiga anggota perintis bersama DPD mengadakan pertemuan inisiasi.
Penerbitan SK DPD: DPD menerbitkan SK Pembentukan Pertuni Cabang Persiapan dan mengangkat salah seorang kader sebagai Penjabat Ketua Cabang (masa jabatan 3 tahun).
Pendaftaran Sistem Digital: DPD mengajukan penambahan cabang baru kepada Departemen Ristek DPP Pertuni untuk dibuatkan kode resmi di database KTAP Digital (t_dpc).
Tugas Penjabat Ketua: Melakukan konsolidasi, mendata tunanetra lain di wilayahnya, dan berkoordinasi dengan DPD untuk mencapai ambang Muscab.

Tahap 2: Musyawarah Cabang Pertama / Definitif (Ambang 10 Orang)

Pemicu: Ketika jumlah anggota tunanetra di kabupaten tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
Penyelenggaraan Muscab I: Penjabat Ketua Cabang membentuk Panitia Muscab bersama DPD untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Pertama (Muscab I).
Pengesahan Definitif:
- Memilih Ketua Cabang definitif periode 5 tahun.
- Memilih Ketua dan jajaran Dewan Pengawas Cabang (Dewascab).
- DPD melantik pengurus terpilih dan menerbitkan SK Pengesahan DPC Definitif.

5. Prosedur Mutasi Massal Anggota ke Cabang Baru

Setelah DPC baru resmi disahkan dan kodenya aktif di sistem KTAP Digital, seluruh anggota perintis yang sebelumnya menginduk di DPC Pengampu Terdekat harus dimutasikan ke DPC baru:

Jalur Pengajuan:
- Secara Mandiri: Anggota masuk ke Portal Anggota di https://kta.pertuni.or.id/member/mutasi, memilih DPC baru mereka, dan mengirimkan usulan.
- Secara Kolektif oleh Cabang: Admin DPC Pengampu membuka menu Mutasi Anggota (/dashboard/transfers/request) dan mengajukan pemindahan data anggota-anggota perintis tersebut ke DPC yang baru dibentuk.
Persetujuan Mutasi:
- Pengurus DPC baru (atau didampingi DPD via Context Switcher) menyetujui mutasi di menu /dashboard/transfers.
Keutuhan Data:
- Proses mutasi tidak mengubah NIA dasar, tidak menghilangkan riwayat iuran organisasi, dan tidak memerlukan pendaftaran ulang. Sistem secara otomatis memperbarui keterikatan cabang anggota ke DPC yang baru.

6. Tanya Jawab Cepat (FAQ Pengurus)

T: Bolehkah DPC menolak calon anggota jika NIK KTP-nya berasal dari luar provinsi/kota?
J: TIDAK BOLEH. Selama pemohon membuktikan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah DPC Anda (dibuktikan dengan alamat domisili yang diinput dan diverifikasi), DPC wajib menerima. Hak berorganisasi dijamin di mana pun anggota bertempat tinggal.

T: Cabang kami menerima pendaftar dari kabupaten tetangga yang belum ada DPC. Apakah kami wajib menerima?
J: YA, WAJIB. Cabang Anda bertindak sebagai Cabang Pengampu. Bimbing mereka dan catat keberadaan mereka sebagai cikal bakal pembentukan DPC baru di kabupaten tetangga tersebut.

T: Bagaimana jika ada keraguan apakah pemohon benar-benar tunanetra?
J: Ikuti SOP Verifikasi Disabilitas Calon Anggota. Gunakan pemeriksaan SKD rumah sakit untuk jalur medis, atau verifikasi faktual (wawancara video call/tatap muka/rekomendasi pengurus) untuk jalur manual sebelum menyetujui.

Layanan Bantuan dan Konsultasi

Bagi DPD atau DPC yang memerlukan bantuan aktivasi cabang baru di sistem, pendampingan mutasi massal, atau pelaporan data sebaran wilayah, hubungi:

Departemen Riset dan Teknologi DPP Pertuni: Email [email protected]
Departemen Pembinaan Organisasi DPP Pertuni: Email [email protected]
Portal Layanan: https://ithelp.pertuni.or.id